Melalui dokumen itu, PT AKT bersama afiliasinya diduga melakukan ekspor batu bara sepanjang 2017 hingga 2025.
Padahal, izin pertambangan korporasi tersebut telah dicabut sejak 19 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017.
Latar belakang pencabutan izin itu sebelumnya sempat menjadi perhatian media arus utama terkait pengawasan sektor pertambangan pasca evaluasi izin usaha.
Penelusuran penyidik kini difokuskan pada dugaan penggunaan dokumen yang memungkinkan aktivitas ekspor tetap berjalan meski status izin berakhir.
Mangkir dari Pemeriksaan Hingga Langsung Ditahan Penyidik
Anang Supriatna mengungkapkan MJE sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan sah.
Ketidakhadiran tersebut memperkuat langkah penyidik untuk melakukan tindakan hukum lanjutan berdasarkan bukti yang telah dikantongi.
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, MJE langsung menjalani penahanan selama 20 hari.
Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Juga: Prabowo Wajibkan DHE SDA Disimpan di Dalam Negeri, Apa Dampaknya Bagi Stabilitas Rupiah dan Ekonomi
Langkah cepat itu menunjukkan keseriusan penyidik dalam mempercepat penyelesaian perkara yang telah berjalan cukup panjang.
Penahanan juga bertujuan mempermudah proses pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.
Ancaman Pidana Berat Soroti Tata Kelola Pertambangan Nasional
MJE dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Pengolahan Sampah Nasional Lewat RDF dan PSEL untuk Menjawab Darurat Sampah
Artikel Terkait
Giant Sea Wall Pantura Jawa Dikaji, Bisakah Proyek Raksasa Ini Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia
Rosan Roeslani Ungkap Kajian Giant Sea Wall Pantura Jawa, Proyek Strategis Pelindung Pesisir Sekaligus Penggerak Investasi
Kritik Kadin Tiongkok Soal Pajak Uji Kepastian Investasi Indonesia Di Tengah Ambisi Besar Hilirisasi Nasional
Kadin Tiongkok Protes Kebijakan Nikel Prabowo, Apa Dampaknya Bagi Hilirisasi dan Kepastian Investasi
Pemerintah Percepat Pengolahan Sampah Nasional Lewat RDF dan PSEL untuk Menjawab Darurat Sampah
Darurat Sampah di Indonesia Meningkat, Ini Strategi Pemerintah Mengandalkan RDF Dan PSEL untuk Solusi
Mengapa Prabowo Wajibkan Devisa Hasil Ekspor SDA Parkir di Indonesia, Apa Pengaruhnya Bagi Perekonomian
Prabowo Wajibkan DHE SDA Disimpan di Dalam Negeri, Apa Dampaknya Bagi Stabilitas Rupiah dan Ekonomi
Trump Balas Sindiran Xi Jinping Saat Pertemuan Beijing, Apa Arti Pernyataan Kemunduran AS Bagi Masa Depan
Elon Musk Tinggalkan AS Saat Sidang OpenAI Memanas, Apa Dampaknya Bagi Gugatan Besar Melawan Sam Altman