THE BOTTOM LINE:
- Desakan periksa Dirjen Bea Cukai menguat usai fakta sidang Blueray Cargo memicu sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum antikorupsi.
- Center for Budget Analysis menilai KPK perlu menindaklanjuti fakta persidangan demi memastikan transparansi pengusutan dugaan suap jalur impor.
- Kasus dugaan pengaturan impor disebut berpotensi memengaruhi pengawasan kepabeanan serta memunculkan pertanyaan soal akuntabilitas pejabat strategis.
BISNISNEWS.COM - Apakah dugaan pertemuan tertutup di jantung birokrasi kepabeanan akan membuka babak baru pengusutan dugaan suap impor?
Mengapa nama pejabat strategis yang muncul di persidangan belum juga tersentuh pemeriksaan, ketika publik menanti kepastian penegakan hukum yang setara?
Sorotan Baru dalam Polemik Dugaan Suap Jalur Impor
Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendalami dugaan suap impor Blueray Cargo menguat setelah fakta persidangan mengungkap pertemuan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai fakta itu menjadi dasar penting bagi KPK untuk memperluas penyelidikan.
Ia meminta lembaga antirasuah segera memeriksa Djaka Budi Utama, Dirjen Bea dan Cukai, guna memastikan seluruh fakta terungkap secara transparan.
Fakta Persidangan Memunculkan Pertanyaan Soal Akuntabilitas Pejabat
Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (12/05/2026), jaksa KPK mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025.
Pertemuan itu disebut melibatkan Djaka Budi Utama bersama pejabat Bea Cukai lain, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.
Mereka disebut bertemu dengan pihak Blueray Cargo, John Field, dalam agenda yang diduga berkaitan dengan kelancaran proses importasi.
CBA Menilai KPK Harus Bergerak Menuntaskan Dugaan Kasus
Uchok Sky Khadafi menegaskan KPK tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pelaksana teknis semata.
“KPK jangan terlihat penakut, kalau nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” ujar Uchok.
Artikel Terkait
Purbaya Ungkap Royalti Minerba Berpotensi Naik, Pengusaha Tambang Tunggu Keputusan Final Pemerintah
Dugaan Fraud Telkom Rp5 Triliun Diselidiki Regulator AS, Apa Dampaknya Bagi Saham TLKM dan Investor
Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Melambat Pada Kuartal II 2026, Bank Mandiri Ungkap Penyebab Utamanya
Rupiah Tembus Rp17.500 Per Dolar AS, Ketegangan Selat Hormuz Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Stabilitas Ekonomi
Dolar AS Sentuh Rp17.503, Apa Dampaknya Bagi Rupiah dan Seberapa Besar Risiko Gejolak Selat Hormuz
Transformasi TLKM 30 Dorong Kinerja Telkom 2025, Mengapa Return Pemegang Saham Justru Melonjak
Rupiah Tembus Rp17.529, Purbaya Rapat Mendadak di Kemenkeu Siapkan Strategi Jaga Stabilitas Nilai Tukar
Rupiah Tembus Rp17.500, Mengapa Pemerintah Tetap Yakin APBN Aman di Tengah Tekanan Dolar AS Global
Tarif Royalti Minerba Masih Dikaji, ini Dampaknya Terhadap Investasi Nikel dan Strategi Hilirisasi Nasional ke Depan
Keyakinan Konsumen Indonesia April 2026 Menguat Saat Tabungan Masyarakat dan Peluang Kerja Sama Sama Naik