THE BOTTOM LINE:
- Kejari Karawang kembali menggeledah dan menyegel kantor PT BAS terkait proyek perumahan yang memperoleh fasilitas KPR dari BTN.
- GSBK mendesak Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan BPK dalam IHPS II 2025 terkait program KPR Simple.
- Temuan audit BPK mengungkap potensi kerugian hingga Rp1,3 triliun yang berkaitan dengan pembiayaan KPR subsidi.
BISNISNEWS.COM - Bagaimana jika temuan audit terkait program KPR subsidi bernilai triliunan rupiah benar-benar mengungkap persoalan yang lebih besar dari dugaan awal?
Mengapa penggeledahan berulang terhadap pengembang penerima fasilitas KPR BTN kini memicu desakan agar penyelidikan diperluas hingga tingkat nasional?
Penggeledahan dan penyegelan kembali kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS) oleh Kejaksaan Negeri Karawang memunculkan perhatian baru terhadap pelaksanaan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang melibatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Langkah aparat penegak hukum tersebut mendapat sorotan dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, yang meminta Kejaksaan Agung turut mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program KPR Simple.
Penggeledahan Kembali Memperluas Sorotan Terhadap Program KPR Subsidi
Tim penyidik Kejari Karawang kembali melakukan penggeledahan sekaligus penyegelan kantor PT BAS yang diketahui mengembangkan proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence.
Korporasi tersebut sebelumnya menerima fasilitas pembiayaan KPR dari BTN dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Menanggapi perkembangan itu, Febri Yohansyah menyampaikan apresiasi terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat kejaksaan di Karawang.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Karawang yang kembali melakukan penggeledahan dan penyegelan kantor PT Bumi Arta Sedayu (BAS)," kata Febri Yohansyah, Koordinator Nasional GSBK, Minggu (31/5/2026).
Temuan Audit BPK Dorong Desakan Penyelidikan Tingkat Nasional
Menurut Febri, Kejaksaan Agung perlu menindaklanjuti temuan yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 milik BPK.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.812, Ichsanuddin Noorsy Ungkap Sinyal Tekanan Ekonomi Terlihat Pada Sektor Riil
Ia menyebut laporan tersebut mengungkap potensi kerugian yang berkaitan dengan program KPR Simple hingga mencapai Rp1,3 triliun.
Artikel Terkait
Dolar AS Dekati Rp18.000, Tekanan Rupiah Bikin Pelaku Usaha Nasional Mulai Tingkatkan Kewaspadaan Finansial
Wamentan Sudaryono Pastikan Ekspor Sawit Tetap Normal Meski Harga TBS Sempat Bergejolak di Berbagai Daerah
Mengapa Rupiah Terus Melemah Saat Inflasi Terkendali, Ini Penjelasan Ekonom Mengenai Kondisi Ekonomi
Belajar adalah Seperti Sebuah Perahu Kecil yang Melawan Arus, Kalau Tidak Maju, Berarti Mundur
BRI Perluas Layanan Money Changer di Bandara dan Perbatasan, Mudahkan Transaksi Valas Masyarakat Indonesia
PSMTI Yogyakarta Punya Ketua Baru, Musprov III Soroti Regenerasi Kepemimpinan dan Arah Organisasi Daerah
Bahlil Cari Pembuat Lagu MBG Viral, Respons Santainya Justru Memicu Perhatian Publik Lebih Luas Nasional
Rupiah Tembus Rp17.812, Ichsanuddin Noorsy Ungkap Sinyal Tekanan Ekonomi Terlihat Pada Sektor Riil
Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, Apa Dampaknya Bagi Masa Depan Whoosh Nasional
Badan Ekspor Baru dan PP 21/2026 Berpotensi Tekan Penjualan Serta Profitabilitas Wilmar Cahaya Indonesia