John Sitepu menegaskan bahwa kepastian hukum diperlukan agar konflik tidak terus mengganggu stabilitas organisasi dunia usaha daerah.
Sebagai latar belakang, sengketa ini juga berkaitan dengan perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran aturan organisasi dalam Muprov Bogor.****
Artikel Terkait
Profil Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup Baru, Dari Aktivis Jalanan Menuju Pengambil Kebijakan Strategis
Ketergantungan Impor LPG Tinggi, Pemerintah Kaji DME dan CNG Sebagai Solusi Energi Nasional Masa Depan
Konflik Selat Hormuz Tak Berdampak Signifikan Pemerintah Pastikan Stok Pangan Nasional Tetap Aman Terjaga
Pergantian Komando Komunikasi Istana Disorot Publik, Pemerintah Masih Gunakan Pola Lama Hadapi Era Algoritma
Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Korban Kecelakaan Kereta Bekasi dan Investigasi Menyeluruh
IHSG Diproyeksi Tembus 28.000 Pada 2030, Airlangga Soroti Peluang Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia
Prabowo Subianto Ziarah ke Makam Pendiri BNI Disambut Antusias Warga Banyumas Meski Hujan Turun
Ekonomi Indonesia Dinilai Solid di Tengah Tekanan Global Mampukah Tumbuh Hingga 6 Persen Tahun Ini
Indonesia Pangkas Produksi Nikel 2026, Filipina Muncul Alternatif Global Namun Kapasitas Dinilai Masih Terbatas.
Satgas PASTI Hentikan PT Malahayati Nusantara Raya Ini Risiko Investasi Ilegal yang Harus Diwaspadai