Benarkah Program Makan Bergizi Gratis Butuh 19.000 Sapi, Ini Penjelasan Resmi BGN Terbaru

THE BOTTOM LINE:

• Kebutuhan 19.000 sapi dalam program MBG hanya simulasi jika seluruh SPPG memasak daging sapi secara bersamaan.
• BGN menegaskan tidak ada kebijakan menu nasional seragam guna mencegah lonjakan harga pangan di pasar.
• Pendekatan berbasis potensi lokal dipilih untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat

BISNISNEWS.COM - Apakah program makan bergizi gratis berpotensi mengguncang harga pangan nasional jika salah perhitungan?

Benarkah kebutuhan puluhan ribu sapi itu nyata atau hanya simulasi kebijakan pemerintah?

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian publik karena berpotensi berdampak pada stabilitas pangan nasional.

Baca Juga: Realisasi Investasi Hilirisasi 2026 Naik 8,2 Persen, Pemerataan Ekonomi Luar Jawa Semakin Terlihat Signifikan

Dadan menegaskan bahwa angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan simulasi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak menu berbahan daging sapi secara bersamaan.

Penjelasan ini disampaikan usai peresmian SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/04/2026), sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap potensi lonjakan harga daging.

Simulasi Kebutuhan Sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis Nasional

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa perhitungan 19.000 sapi berasal dari asumsi satu SPPG membutuhkan satu ekor sapi per siklus memasak.

Baca Juga: Sengketa CMNP Vs MNC Asia Holding Berakhir, Hakim Nyatakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Lama

Ia menambahkan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi dalam satu kali produksi makanan.

Menurutnya, angka tersebut hanya ilustrasi kebijakan dan bukan angka konsumsi harian dalam implementasi program MBG di lapangan.

Strategi Fleksibilitas Menu untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan Nasional

BGN secara tegas tidak menerapkan menu seragam secara nasional guna mencegah lonjakan permintaan komoditas tertentu secara bersamaan.

Baca Juga: Hoaks 750 Dapur MBG Seret Nama Uya Kuya, Sayembara Diluncurkan Bantu Polisi Ungkap Pelaku

Pendekatan fleksibel ini memungkinkan setiap daerah menyesuaikan menu berdasarkan ketersediaan sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.