Rancangan Ekspor Sawit Melalui BUMN Diprotes POPSI Karena Dinilai Ancam Persaingan Pasar Nasional Sehat

THE BOTTOM LINE: 

• POPSI menilai rancangan ekspor sawit lewat BUMN berisiko memicu monopoli perdagangan dan tekanan harga TBS petani.
• Petani sawit khawatir kebijakan ekspor satu pintu mengulang pola tata niaga BPPC yang merugikan petani nasional dahulu.
• Sawit disebut menjadi penopang devisa dan stabilitas rupiah sehingga kebijakan ekspor harus menjaga kompetisi pasar sehat.

BISNISNEWS.COM - Apakah tata kelola ekspor sawit satu pintu akan melindungi petani atau justru mempersempit pasar mereka?

Mengapa organisasi petani mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola monopoli komoditas seperti era BPPC yang pernah merugikan petani nasional?

POPSI Soroti Risiko Monopoli dalam Tata Kelola Ekspor Sawit Nasional

Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menyusun kebijakan ekspor sawit nasional melalui badan usaha milik negara.

Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp17.700, BI Tegaskan Kondisi Ekonomi Berbeda dengan Krisis Moneter 1998 Sekarang

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai rancangan aturan tersebut berpotensi mengubah struktur perdagangan sawit nasional secara fundamental.

Menurut dia, rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis membuka ruang munculnya monopoli perdagangan dan praktik rente ekonomi.

Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut juga dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, dan pelaku usaha sawit nasional.

Baca Juga: IHSG Rebound Ditopang Saham Energi dan Barang Baku Setelah Sempat Menyentuh Level Psikologis Penting

Ia menegaskan sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan keluarga petani dan penopang ekonomi daerah di Indonesia.

Pemerintah Diingatkan Belajar dari Pengalaman Tata Niaga Cengkeh Nasional

POPSI menilai pola tata kelola ekspor sawit saat ini memiliki kemiripan dengan tata niaga cengkeh pada masa BPPC dahulu.

Menurut Darto, sentralisasi perdagangan cengkeh pada masa lalu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen dan menghadapi penurunan harga.

Baca Juga: BI Ungkap Penyebab Rupiah Melemah Hingga Rp17.700 Per Dolar AS di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Ia menyebut praktik rente berkembang ketika akses perdagangan hanya dikendalikan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Darto mengingatkan negara pernah mengalami pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan dijalankan atas nama kepentingan nasional.