Sidak Mentan Ungkap Data Bibit Tidak Sesuai di Manado, Pengawasan Program Pertanian Diperketat

THE BOTTOM LINE: 

• Temuan Mentan soal selisih data bibit kelapa di Manado memicu evaluasi serius program pembibitan nasional.
• Kualitas bibit rendah dan pengelolaan kebun buruk berpotensi menghambat target produktivitas pertanian nasional.
• Pemerintah siapkan pengawasan ketat dan sanksi tegas untuk jaga anggaran Rp9,95 triliun tetap tepat sasaran.

BISNISNEWS.COM - Bagaimana proyek pembibitan nasional bisa menciptakan jutaan lapangan kerja jika data di lapangan tidak akurat?

Sejauh mana pengawasan pemerintah mampu mencegah potensi penyimpangan anggaran triliunan rupiah ini?

Sidak Mentan Ungkap Selisih Data Bibit dalam Program Nasional

Inspeksi mendadak Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Manado membuka fakta adanya ketidaksesuaian data dalam program pembibitan kelapa skala nasional.

Baca Juga: Komdigi Tegaskan Video Amien Rais Soal Prabowo Hoaks, Picu Kekhawatiran Terhadap Disinformasi Digital

Dalam kunjungannya ke Desa Bengkol, ia menemukan selisih besar antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan.

“Laporannya 48 ribu, kami temukan hanya sekitar 17 ribu, ini harus ditambah,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Temuan ini memperkuat pentingnya verifikasi lapangan dalam memastikan efektivitas program pemerintah yang berbasis data.

Baca Juga: Pemerintah Turunkan Potongan Ojol Jadi 8 Persen, Apa Dampaknya Bagi Pendapatan Driver di Indonesia

Temuan Kualitas Bibit Rendah Ancam Keberhasilan Program Pertanian

Selain jumlah, kualitas bibit menjadi perhatian serius karena ditemukan bibit yang tidak memenuhi standar tanam.

Mentan menilai kondisi ini berpotensi menghambat produktivitas dan merugikan petani sebagai penerima manfaat program.

“Ada bibit kecil yang tidak layak, benihnya saja sudah tidak layak, kami suruh ganti,” kata Andi Amran Sulaiman.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus 114 Dolar AS, Dampak Ketegangan Amerika Serikat - Iran Jadi Sorotan Global

Ia menegaskan bahwa kualitas bibit merupakan fondasi utama dalam membangun sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Tegaskan Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Sebagai tindak lanjut, Mentan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terbuka terhadap potensi pelanggaran.