THE BOTTOM LINE:
- Pemerintah masuk survival mode dengan fokus menutup kebocoran penerimaan negara demi menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
- Optimalisasi pajak dan kepabeanan jadi prioritas karena masih ditemukan celah inefisiensi yang menggerus pendapatan negara.
- Kebijakan fiskal kini harus lebih disiplin, terukur, dan efektif tanpa ruang bagi program yang tidak berdampak nyata
BISNISNEWS.COM - Apakah kebocoran penerimaan negara masih jadi masalah laten yang menggerus fiskal Indonesia?
Mengapa pemerintah kini masuk “survival mode” dan menutup celah inefisiensi tanpa kompromi?
Strategi Survival Mode Pemerintah Tekan Kebocoran Penerimaan Negara Secara Sistematis
Pemerintah menegaskan langkah serius menutup celah inefisiensi ekonomi dengan fokus pada kebocoran penerimaan negara melalui optimalisasi sektor perpajakan dan kepabeanan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi “survival mode” menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.
“ Kita enggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefficiency terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (25/04/2026).
Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kebijakan yang tidak efektif karena seluruh instrumen fiskal harus bekerja maksimal menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Evaluasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Masih Sisakan Kebocoran
Purbaya mengakui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, ia menilai masih terdapat celah kebocoran yang tersebar di berbagai lini yang berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan.
“Walaupun udah maju ya, bea cukai dan pajak, tapi kita masih ada lihat kebocoran yang masih bisa ditutup,” jelasnya.
Langkah pengetatan ini menjadi krusial karena penerimaan negara merupakan tulang punggung pembiayaan program pembangunan dan stabilitas fiskal.
Kebijakan Fiskal Ketat Jadi Kunci Jaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam kerangka survival mode, pemerintah menempatkan efektivitas kebijakan fiskal sebagai prioritas utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Artikel Terkait
Realisasi Investasi Hilirisasi 2026 Naik 8,2 Persen, Pemerataan Ekonomi Luar Jawa Semakin Terlihat Signifikan
Sengketa CMNP Vs MNC Asia Holding Berakhir, Hakim Nyatakan Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Lama
Hoaks 750 Dapur MBG Seret Nama Uya Kuya, Sayembara Diluncurkan Bantu Polisi Ungkap Pelaku
MNC Group Ajukan Banding Usai Putusan Rp531,5 Miliar dalam Gugatan CMNP Jadi Sorotan Publik Luas
Klarifikasi BGN Soal 19.000 Sapi Program Makan Bergizi Gratis dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Harga Pangan
Pemerintah Bantah Isu Kas Negara Rp120 Triliun, Saldo Anggaran Lebih Capai Rp420 Triliun Tetap Aman
Likuiditas Valas Perbankan Masih Aman, OJK Pastikan Kebutuhan Nasabah Terpenuhi Tanpa Risiko Nilai Tukar
Pemerintah Buka 116 Blok Migas Baru, Strategi Kejar Target Produksi Minyak Nasional 2026 Lebih Agresif
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Kuartal II-2026, Pemerintah Siapkan Stimulus Hadapi Tekanan Harga Komoditas
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 di Tengah Tekanan Global, Seberapa Kuat Rupiah dan Stabilitas Keuangan Nasional