The Economist Soroti Risiko Ekonomi, Akademisi Paramadina Ingatkan Pentingnya Pulihkan Kepercayaan Publik

THE BOTTOM LINE: KEY POINTS:   NEWS SUMMARY:

• Akademisi Paramadina menilai kritik The Economist menjadi alarm penting bagi ekonomi dan demokrasi Indonesia terkini.
• Sudirman Said menyoroti krisis kepercayaan publik sebagai ancaman utama stabilitas politik dan ekonomi nasional Indonesia.
• Diskusi menegaskan Indonesia masih memiliki ruang besar memperbaiki tata kelola politik dan ekonomi nasional saat ini.

BISNISNEWS.COM - Apakah kritik tajam media internasional menandakan ekonomi Indonesia benar-benar memasuki fase rawan?

Mengapa sejumlah akademisi menilai ancaman terbesar justru berasal dari menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara?

Kritik The Economist Dinilai Jadi Alarm Serius Bagi Ekonomi Indonesia

Diskusi akademik di Universitas Paramadina memunculkan peringatan serius mengenai arah tata kelola ekonomi dan demokrasi Indonesia setelah laporan media internasional menyoroti risiko fiskal serta pelemahan institusi negara.

Baca Juga: Distribusi Dapur MBG Jadi Sorotan Setelah Daerah Rawan Pangan Minim Fasilitas SPPG Pemerintah Nasional

Forum bertajuk “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” menghadirkan akademisi, ekonom, dan peneliti yang menilai kritik tersebut perlu dibaca sebagai alarm kebijakan.

Diskusi berlangsung secara hibrida di Kampus Universitas Paramadina Kuningan, Jakarta, bersama Universitas Harkat Negeri, Kamis (22/5/2026), dan dipandu M. Rosyid Jazuli, Ph.D.

Akademisi Menilai Penurunan Kepercayaan Publik Mulai Mengkhawatirkan Saat Ini

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengatakan isu paling penting dari laporan The Economist adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Baca Juga: Indonesia Dorong Akses Pasar Tiongkok Demi Perkuat Ekspor Pertanian pada Forum Perdagangan APEC 2026

Menurut Sudirman, pelemahan integritas, meritokrasi, dan mekanisme pengawasan berpotensi memperlebar jarak antara legitimasi publik dan otoritas negara.

“Seluruh uraian dari The Economist dan akibat ikutannya baik di pasar politik maupun ekonomi ini adalah soal declining trust,” katanya dalam diskusi tersebut.

Ia menilai pemerintah perlu memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi melalui tata kelola yang transparan dan konsisten agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Baca Juga: Konflik Agraria Sawit Ketapang dan Jambi Kembali Memicu Sorotan Nasional Terhadap Tata Kelola Perkebunan

Kemiripan Situasi Ekonomi dengan Krisis 1998 Mulai Disoroti Akademisi

Ekonom Universitas Indonesia, Moh. Ikhsan, menyebut Indonesia belum berada di ambang krisis, tetapi tanda-tanda tekanan mulai terlihat.