Pemerintah Masuk Survival Mode, Menkeu Purbaya Fokus Tutup Kebocoran Penerimaan Negara dan Inefisiensi Ekonomi

THE BOTTOM LINE:

• Langkah ini diambil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
• Survival mode berarti pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber daya fiskal dalam menghadapi tekanan global.
• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan tidak ada toleransi terhadap inefisiensi ekonomi dan kebocoran penerimaan negara.

BISNISNEWS.COM - Apakah kebocoran penerimaan negara masih jadi masalah laten yang menggerus fiskal Indonesia?

Mengapa pemerintah kini masuk “survival mode” dan menutup celah inefisiensi tanpa kompromi?

Strategi Survival Mode Pemerintah Tekan Kebocoran Penerimaan Negara Secara Sistematis

Pemerintah menegaskan langkah serius menutup celah inefisiensi ekonomi dengan fokus pada kebocoran penerimaan negara melalui optimalisasi sektor perpajakan dan kepabeanan.

Baca Juga: Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 di Tengah Tekanan Global, Seberapa Kuat Rupiah dan Stabilitas Keuangan Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi “survival mode” menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

“ Kita enggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefficiency terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (25/04/2026).

Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kebijakan yang tidak efektif karena seluruh instrumen fiskal harus bekerja maksimal menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Kuartal II-2026, Pemerintah Siapkan Stimulus Hadapi Tekanan Harga Komoditas

Evaluasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Masih Sisakan Kebocoran

Purbaya mengakui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ia menilai masih terdapat celah kebocoran yang tersebar di berbagai lini yang berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan.

“Walaupun udah maju ya, bea cukai dan pajak, tapi kita masih ada lihat kebocoran yang masih bisa ditutup,” jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Buka 116 Blok Migas Baru, Strategi Kejar Target Produksi Minyak Nasional 2026 Lebih Agresif

Langkah pengetatan ini menjadi krusial karena penerimaan negara merupakan tulang punggung pembiayaan program pembangunan dan stabilitas fiskal.