Prabowo Desak Reformasi Bea Cukai Setelah Sidang KPK Seret Nama Djaka Budi Utama Dalam Dugaan Suap

THE BOTTOM LINE:

• Djaka Budi Utama disebut bertemu pemilik Blueray Cargo dalam sidang korupsi KPK di Jakarta.
• Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Dirjen Bea Cukai bisa dicopot jika terbukti menerima suap persidangan.
• Prabowo Subianto meminta reformasi Bea Cukai dipercepat demi memberantas pungli dan memperbaiki investasi nasional.

BISNISNEWS.COM - Apakah dugaan suap di lingkungan Bea Cukai akan mengguncang reformasi birokrasi yang sedang didorong pemerintah?

Mengapa Presiden Prabowo Subianto sampai memberi peringatan terbuka soal pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di tengah sidang kasus Blueray Cargo?

Prabowo Soroti Kinerja Bea Cukai di Tengah Sidang Korupsi

Kasus dugaan suap Blueray Cargo kembali menjadi sorotan setelah jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pertemuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dengan pemilik Blueray Cargo, John Field.

Baca Juga: IHSG Tinggalkan Level 6100 Usai Pemerintah Bentuk Badan Pengawas Ekspor Komoditas Strategis Nasional

Fakta tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu (20/05/2026), ketika jaksa membeberkan rangkaian komunikasi dan pertemuan terkait perkara dugaan suap tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan seluruh pembuktian kepada persidangan di pengadilan.

Purbaya mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas apabila Djaka Budi Utama terbukti menerima suap dalam perkara yang menyeret nama korporasi logistik Blueray Cargo tersebut.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Dugaan Manipulasi Ekspor CPO oleh Sepuluh Korporasi Sawit Besar ke Amerika Serikat

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya, kalau terbukti bersalah harusnya iya dicopot,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, di Jakarta, Kamis.

Peringatan Presiden Perkuat Tekanan Reformasi Birokrasi Kepabeanan Nasional

Pernyataan Purbaya muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Di hadapan lebih dari 400 anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Prabowo menegaskan reformasi birokrasi harus berjalan cepat dan bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Dugaan Manipulasi Ekspor CPO oleh Sepuluh Korporasi Sawit Besar ke Amerika Serikat

“Bea Cukai kita harus diperbaiki, Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo Subianto dalam rapat tersebut.