Darto mengingatkan negara pernah mengalami pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan dijalankan atas nama kepentingan nasional.
Ia menilai kesalahan kebijakan serupa tidak boleh kembali terjadi pada industri sawit yang kini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Baca Juga: Viral Dugaan Kebocoran Data Mobile Banking BCA di Dark Web, Isu Peretasan Picu Kekhawatiran Nasabah
Sebagai informasi, industri sawit selama beberapa tahun terakhir menjadi penopang utama ekspor nonmigas nasional dan menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia.
Potensi Tekanan Harga TBS Dinilai Mengancam Petani Sawit Daerah
POPSI menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi menciptakan monopsoni atau penguasaan jalur ekspor oleh pihak tertentu melalui korporasi negara.
Menurut organisasi tersebut, kondisi itu dapat mengurangi akses langsung pelaku usaha swasta terhadap pembeli global dan melemahkan kompetisi pasar.
Baca Juga: Sentralisasi Ekspor SDA dan Pembentukan Danantara DSI Picu Koreksi Tajam IHSG pada Perdagangan Kamis
Darto mengatakan pemerintah nantinya memiliki kontrol besar terhadap volume ekspor, harga referensi, dan pengaturan perdagangan sawit nasional.
Ia menilai situasi tersebut rawan menciptakan ketidakpastian pasar dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan perdagangan.
POPSI juga mengingatkan petani sawit dapat menjadi pihak paling terdampak jika jumlah pembeli menyempit akibat sentralisasi ekspor.
Dalam kondisi tersebut, posisi petani sebagai penjual tandan buah segar atau TBS dinilai semakin lemah sehingga harga berpotensi tertekan.
Sawit Dinilai Menjadi Penopang Devisa dan Stabilitas Rupiah Nasional
Darto menegaskan industri sawit Indonesia saat ini berbeda dengan tata niaga cengkeh pada masa lalu karena terintegrasi dengan pasar global.
Ia menyebut sawit menjadi sumber devisa utama negara sekaligus penopang ekonomi jutaan petani dan daerah penghasil sawit nasional.