Pemerintah Tegaskan Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Sebagai tindak lanjut, Mentan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terbuka terhadap potensi pelanggaran.
“Kami minta kepada reskrim, polres, ini diperiksa, kita harus berani membuka diri,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh ada praktik pencitraan yang menutupi fakta di lapangan.
Target Besar Satu Juta Hektare Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Program pembibitan merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas areal tanam hingga mendekati satu juta hektare di seluruh Indonesia.
Komoditas yang dikembangkan mencakup kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, hingga mete yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Ini harus kita kawal bersama karena dampaknya besar terhadap ekonomi,” kata Andi Amran Sulaiman.
Program ini diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga tiga juta orang di sektor pertanian dan turunannya.
Anggaran Rp9,95 Triliun dan Ancaman Sanksi Tegas Bagi Pelanggar
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp9,95 triliun untuk mendukung penyediaan bibit unggul secara gratis kepada masyarakat.
Mentan menegaskan bahwa setiap penyimpangan akan ditindak tegas tanpa kompromi, termasuk pemecatan langsung bagi pelanggar.
“Kalau ada yang menyimpang, saya pecat, bukan mutasi, bukan peringatan,” tegas Andi Amran Sulaiman.
Baca Juga: The Fed Diperkirakan Tahan Suku Bunga Dampak Besar ke Rupiah, Investasi, dan Kredit Global