Mengapa Indonesia Belum Menjadi Negara Maju Meski Kaya SDA dan Bonus Demografi yang Sangat Besar

THE BOTTOM LINE:

• Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Yehu Wangsajaya menilai kualitas institusi menjadi faktor utama penentu Indonesia maju atau stagnan.
• Praktik elite capture dan sistem ekstraktif dinilai menghambat inovasi, investasi, serta daya saing ekonomi nasional.
• Indonesia Emas membutuhkan reformasi politik, ekonomi, dan hukum yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

BISNISNEWS.COM - Mengapa Indonesia yang kaya sumber daya alam masih berstatus negara berkembang setelah puluhan tahun pembangunan?

Mengapa sejumlah negara yang dulu setara bahkan tertinggal kini justru melesat menjadi negara maju sementara Indonesia masih berjuang keluar dari jebakan pendapatan menengah?

Transformasi Indonesia Terhambat Oleh Kualitas Institusi Nasional

Perdebatan mengenai penyebab Indonesia belum berhasil menjadi negara maju kembali mengemuka seiring meningkatnya tantangan ekonomi global dan persaingan investasi internasional.

Baca Juga: Rupiah Mendekati Rp18.000 Per Dolar AS, Mengapa Pemerintah Tetap Optimistis Ekonomi Tetap Kuat Tahun Ini

Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom menilai persoalan utama bukan terletak pada kekayaan alam atau jumlah penduduk, melainkan kualitas institusi yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

Menurut Yehu Wangsajaya, teori yang dikembangkan ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas institusi politik, ekonomi, dan hukum.

"Perbedaan nasib negara-negara di dunia bukan ditentukan oleh geografis atau budaya, tetapi oleh kualitas institusi yang dimiliki negara tersebut," kata Yehu Wangsajaya.

Baca Juga: WALHI Desak Audit Lingkungan PT FHT Setelah Dugaan Sedimentasi Muncul di Perairan Teluk Buli Halmahera Timur

Ancaman Elite Capture dan Jebakan Pendapatan Menengah Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi risiko terjebak dalam fenomena middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai lembaga internasional.

Bank Dunia dalam sejumlah publikasi sebelumnya juga menyoroti pentingnya reformasi produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Yehu Wangsajaya menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar berasal dari praktik elite capture ketika kebijakan publik lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Hari Raya Waisak 2026, BRI Peduli Tebar Kepedulian Lewat Sebanyak 1.000 Paket Sembako untuk Umat Buddha

Kondisi tersebut berpotensi menghambat munculnya inovasi baru dan menurunkan daya saing ekonomi nasional.