THE BOTTOM LINE:
- Muhammadiyah mulai membatasi mobil diesel dan mengatur penggunaan AC demi efisiensi energi berkelanjutan organisasi.
- Tagihan listrik kantor pusat Muhammadiyah mencapai Rp39 juta pada November 2025 akibat tingginya penggunaan pendingin ruangan.
- PP Muhammadiyah menegaskan budaya hidup hemat berbasis konsep qana’ah sebagai bagian ajaran Islam modern dan produktif.
BISNISNEWS.COM - Apakah penghematan listrik dan BBM kini menjadi budaya baru organisasi besar keagamaan di Indonesia?
Bisakah langkah efisiensi Muhammadiyah menjadi contoh gaya hidup hemat modern saat harga energi dan ekonomi global terus bergejolak?
Efisiensi Energi Menjadi Respons Atas Tekanan Ekonomi Global Saat Ini
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan Surat Edaran tentang Efisiensi dan Budaya Hidup Hemat sebagai langkah memperkuat pengelolaan energi berkelanjutan di lingkungan organisasi.
Baca Juga: Pembiayaan Produktif Pindar Tembus Rp34,66 Triliun, OJK Soroti Risiko Gagal Bayar Pinjaman Kaum Muda
Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, menjelaskan kebijakan tersebut tidak hanya merespons kenaikan biaya operasional, tetapi juga situasi global yang memengaruhi ekonomi nasional.
Menurut Izzul Muslimin, konflik geopolitik seperti Iran-Amerika dan Israel-Palestina ikut berdampak terhadap harga energi, termasuk bahan bakar minyak dan biaya operasional lembaga.
“Hal ini berarti memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal tanpa berlebihan, namun juga tidak sampai pada tingkat kekurangan yang menghambat produktivitas,” kata Izzul Muslimin di Jakarta, Rabu (7/5/2026).
Baca Juga: Saat Audiens Menjawab Tidak, Mengapa Komunikasi Pemimpin Langsung Jadi Sorotan Viral Media Sosial
Kebijakan efisiensi tersebut menempatkan konsep qana’ah atau mencukupkan diri sebagai bagian penting dari praktik hidup modern yang produktif dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai relevan karena isu penghematan energi dan efisiensi operasional kini menjadi perhatian banyak korporasi, institusi pendidikan, hingga organisasi masyarakat di Indonesia.
Penggunaan Mobil Diesel dan Konsumsi Listrik Mulai Dikendalikan Bertahap
PP Muhammadiyah mulai membatasi penggunaan kendaraan diesel karena tingginya biaya bahan bakar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan kendala teknis biodiesel bersubsidi.
Kendaraan non-diesel akan diprioritaskan untuk aktivitas operasional harian, meski kendaraan diesel masih diperbolehkan apabila tidak tersedia alternatif lainnya.
Artikel Terkait
Kabel Laut Pukpuk Diresmikan, Papua Diproyeksikan Jadi Gerbang Konektivitas Digital Kawasan Asia Pasifik
Vonis Bebas Kasus Kredit PT Sritex Bikin Kejagung Pelajari Langkah Hukum Berikutnya Secara Mendalam
Danantara Percepat Transformasi Digital BUMN demi Pangkas Biaya Teknologi Hingga 40 Persen Secara Nasional
Danantara Fokus Integrasi Digital BUMN dan Pengembangan Sovereign AI Nasional untuk Efisiensi
OJK Panggil Pemegang Saham KoinP2P Usai Penahanan Pengurus, Bagaimana Nasib Dana Lender dan Operasional
Bank BJB Gandeng PT Taspen Percepat Layanan Pembayaran Pensiun Digital Lebih Aman dan Praktis
Mengapa Kesalahan Panggung Tokoh Nasional Kini Lebih Berbahaya di Era Video Pendek dan Media Sosial
Dividen PT Delta Djakarta Disorot, CBA Pertanyakan Transparansi Aliran Dana ke Kas Pemerintah DKI Jakarta
Saat Audiens Menjawab Tidak, Mengapa Komunikasi Pemimpin Langsung Jadi Sorotan Viral Media Sosial
Pembiayaan Produktif Pindar Tembus Rp34,66 Triliun, OJK Soroti Risiko Gagal Bayar Pinjaman Kaum Muda