THE BOTTOM LINE:
- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi tanpa mengurangi layanan bagi jutaan siswa.
- Presiden Prabowo mengevaluasi tata kelola belanja Badan Gizi Nasional agar distribusi manfaat program MBG lebih efektif dan tepat sasaran.
- Realisasi MBG telah mencapai Rp75 triliun dengan 61,96 juta penerima manfaat, menandai percepatan implementasi program prioritas nasional.
BISNISNEWS.COM - Apakah efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengurangi kualitas layanan bagi jutaan siswa?
Mengapa pemerintah memangkas pagu hingga puluhan triliun rupiah justru saat realisasi program terus meluas dan belanja negara menunjukkan lonjakan signifikan?
Efisiensi Anggaran MBG 2026: Pemerintah Pangkas Rp67 Triliun, Fokus Perbaiki Efektivitas Program
Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan meski pagu anggaran 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Baca Juga: Rekor Baru Cadangan Beras Nasional 5,37 Juta Ton, Angka Ini Penting Bagi Stabilitas Harga Pangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, penghematan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa mengurangi efektivitas distribusi makanan bergizi kepada siswa.
“Presiden sedang menghitung bagaimana penghematan terbaik tanpa mengganggu efektivitas program dalam memberi makan murid sekolah,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026, Selasa.
Langkah ini melanjutkan evaluasi pemerintah setelah sebelumnya sejumlah media arus utama menyoroti tantangan tata kelola distribusi MBG pada fase awal implementasi nasional.
Realisasi Program Sudah Menjangkau Puluhan Juta Penerima
Hingga Rabu, 30/04/2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau 22,4 persen dari pagu awal APBN.
Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah.
Purbaya menegaskan capaian ini menunjukkan percepatan implementasi program prioritas pemerintah tetap berlangsung.
Ia menyebut pengurangan anggaran bukan berarti pemangkasan layanan, melainkan penyesuaian pola belanja agar lebih terukur.