Rupiah Tembus Rp17.812, Ichsanuddin Noorsy Ungkap Sinyal Tekanan Ekonomi Terlihat Pada Sektor Riil

Di saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada Selasa, 20 Mei 2026 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan eksternal.

Menurutnya, kombinasi penurunan likuiditas dan tingginya ketidakpastian membuat pelaku usaha cenderung menahan ekspansi meski telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Baca Juga: Wamentan Sudaryono Pastikan Ekspor Sawit Tetap Normal Meski Harga TBS Sempat Bergejolak di Berbagai Daerah

Kredit Menganggur dan UMKM Menghadapi Risiko Terbesar

Data yang disampaikan Noorsy menunjukkan nilai kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.527,46 triliun.

Ia menilai angka tersebut mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan UMKM mencapai 4,61 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan NPL korporasi sebesar 1,6 persen.

Baca Juga: Belajar adalah Seperti Sebuah Perahu Kecil yang Melawan Arus, Kalau Tidak Maju, Berarti Mundur

“Makanya saya bilang, dibandingkan fiskal dan moneter, sektor riil yang terpukul,” kata Noorsy.

Lima Strategi yang Dinilai Dapat Memperkuat Ekonomi Nasional

Dalam pandangannya, pemerintah perlu melakukan penguatan ekonomi melalui lima pendekatan utama yang berfokus pada fondasi domestik.

Kelima pendekatan tersebut meliputi pengelolaan berbasis sumber daya, peningkatan produktivitas nasional melalui reindustrialisasi, penguatan kelembagaan UMKM, pemisahan struktur pasar, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Warga Pulau Obi Laporkan Harita Group ke Jakarta Usai Banjir Tambang Nikel Terus Berulang Setiap Bulan

Sebagai latar belakang, isu pelemahan rupiah dan tekanan terhadap sektor manufaktur juga beberapa kali menjadi perhatian dalam berbagai laporan media nasional sepanjang 2025 hingga 2026 ketika volatilitas global meningkat akibat ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Noorsy menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan publik serta meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

“Pemerintahan harus dikelola dengan jujur dan bebas dari korupsi,” ujarnya.****