Agusman menjelaskan kondisi itu berkaitan dengan tingginya aktivitas penggunaan layanan pinjaman daring oleh masyarakat usia produktif.
“Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas penggunaan Pindar pada kelompok usia produktif, sehingga eksposur risiko relatif lebih tinggi dan memerlukan penguatan penilaian kemampuan bayar,” katanya.
Baca Juga: Mengapa Kesalahan Panggung Tokoh Nasional Kini Lebih Berbahaya di Era Video Pendek dan Media Sosial
Fenomena ini memperlihatkan meningkatnya ketergantungan generasi muda terhadap akses pembiayaan digital untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha.
OJK Temukan Belasan Penyelenggara Pindar Miliki Rasio Kredit Bermasalah Tinggi
OJK juga mengungkapkan terdapat 16 penyelenggara Pindar yang memiliki rasio TWP90 di atas lima persen pada Maret 2026.
TWP90 merupakan indikator tingkat wanprestasi pembiayaan lebih dari 90 hari dalam industri pinjaman daring.
Baca Juga: Vonis Bebas Kasus Kredit PT Sritex Bikin Kejagung Pelajari Langkah Hukum Berikutnya Secara Mendalam
Meski demikian, OJK menegaskan penyelenggara dengan rasio tinggi tidak otomatis menghentikan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.
“Penyelenggara tersebut tidak serta merta harus menghentikan penyaluran pembiayaan, namun perlu lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Agusman.
Ia menambahkan langkah perbaikan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan dan penguatan manajemen risiko internal.
Baca Juga: Danantara Fokus Integrasi Digital BUMN dan Pengembangan Sovereign AI Nasional untuk Efisiensi
OJK menilai pembiayaan konsumtif masih mendominasi pendanaan macet karena bergantung pada arus kas pribadi masyarakat.
Ancaman Serangan Siber Jadi Tantangan Baru Industri Pinjaman Daring Nasional
Selain risiko gagal bayar, OJK menyoroti meningkatnya ancaman serangan siber pada sektor jasa keuangan digital.
Menurut Agusman, penyelenggara Pindar harus memperkuat tata kelola keamanan siber dan keandalan sistem elektronik.
Baca Juga: Bank BJB Gandeng PT Taspen Percepat Layanan Pembayaran Pensiun Digital Lebih Aman dan Praktis
Artikel Terkait
Kabel Laut Pukpuk Diresmikan, Papua Diproyeksikan Jadi Gerbang Konektivitas Digital Kawasan Asia Pasifik
Vonis Bebas Kasus Kredit PT Sritex Bikin Kejagung Pelajari Langkah Hukum Berikutnya Secara Mendalam
Denda Rp875 Juta untuk Indosaku Buka Fakta Baru Pengawasan Penagihan Fintech Digital Nasional
Danantara Percepat Transformasi Digital BUMN demi Pangkas Biaya Teknologi Hingga 40 Persen Secara Nasional
Danantara Fokus Integrasi Digital BUMN dan Pengembangan Sovereign AI Nasional untuk Efisiensi
OJK Panggil Pemegang Saham KoinP2P Usai Penahanan Pengurus, Bagaimana Nasib Dana Lender dan Operasional
Bank BJB Gandeng PT Taspen Percepat Layanan Pembayaran Pensiun Digital Lebih Aman dan Praktis
Mengapa Kesalahan Panggung Tokoh Nasional Kini Lebih Berbahaya di Era Video Pendek dan Media Sosial
Dividen PT Delta Djakarta Disorot, CBA Pertanyakan Transparansi Aliran Dana ke Kas Pemerintah DKI Jakarta
Saat Audiens Menjawab Tidak, Mengapa Komunikasi Pemimpin Langsung Jadi Sorotan Viral Media Sosial