“Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat,” jelas Bustanul.
Ia menambahkan penilaian peserta dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kemampuan akademik, kesamaptaan, keterampilan, hingga aspek kepribadian peserta.
Pemprov Sulawesi Selatan juga menyatakan siap memberikan penjelasan terbuka apabila DPRD Sulawesi Selatan meminta klarifikasi dalam forum resmi mendatang.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas karena menyentuh isu transparansi seleksi nasional serta harapan publik terhadap proses yang adil dan profesional.****
Artikel Terkait
Saham CMNP dan BHIT Bergerak Berlawanan Usai Kemenangan Gugatan Jusuf Hamka Atas Hary Tanoe
Rupiah Melemah, Warga Desa Ikut Menanggung Dampak Kenaikan Dolar AS Pada Harga Kebutuhan Mereka
BI Ungkap Fakta Terbaru Utang Luar Negeri dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jaya Suprana Jelaskan Mengapa Kenaikan Dolar AS Tetap Berpengaruh Pada Daya Beli Warga Desa Indonesia
Kode Amplop Nomor Satu dalam Sidang Bea Cukai Picu Sorotan Publik Terhadap Dugaan Suap Importasi
Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar AS Picu Kekhawatiran Kalangan Produktif Mengenai Stabilitas Keuangan a
MSCI Bekukan Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO, Investor Pasar Modal Mulai Menghitung Dampaknya
Pemerintah Perkuat Kerja Sama Hebei Tiongkok Demi Dorong Investasi Smart Technology dan Industri
Rupiah Nyaris Rp18.000, Mengapa Konglomerat Mulai Cemas Ancaman Resesi Global Semakin Membesar
Pengacara Blueray Cargo Ragukan Amplop Suap Kode 1 Sampai ke Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan