Purbaya menekankan bahwa setiap kebijakan harus berbasis perhitungan matang dan terukur agar tidak menimbulkan risiko baru bagi perekonomian.
“Artinya kita enggak boleh main-main lagi karena enggak ada ruang untuk kebijakan yang tidak efektif,” tegasnya.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan strategi dari ekspansi ke optimalisasi, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Satgas Percepatan Program Jadi Alat Kontrol Implementasi Kebijakan Nasional
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Baca Juga: Pemerintah Bantah Isu Kas Negara Rp120 Triliun, Saldo Anggaran Lebih Capai Rp420 Triliun Tetap Aman
Beleid tersebut membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi hambatan implementasi kebijakan.
Purbaya menjelaskan satgas tersebut akan berfungsi sebagai pengawas sekaligus akselerator program, termasuk proses debottlenecking di berbagai sektor.
“Itu semua diawasi nanti di satu satgas, termasuk yang dibuat untuk debottlenecking, itu survival mode,” katanya.
Tekanan Global Dorong Pemerintah Optimalkan Seluruh Sumber Daya Fiskal
Langkah survival mode tidak terlepas dari dinamika global yang menekan ruang fiskal negara berkembang termasuk Indonesia.
Dalam beberapa pemberitaan sebelumnya, pemerintah telah mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan.
Optimalisasi penerimaan pajak dan kepabeanan menjadi strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi tanpa menambah beban utang.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan setiap potensi penerimaan termanfaatkan maksimal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.****