Ketimpangan Ekonomi 2026 Menguat Saat Kekayaan 50 Orang Terkaya Setara 55 Juta Penduduk Nasional

THE BOTTOM LINE:

• Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara 55 juta penduduk, menunjukkan ketimpangan ekonomi 2026 makin tajam dan signifikan.
• Kenaikan kekayaan oligarki mencapai Rp13 miliar per hari, jauh melampaui kenaikan upah pekerja sekitar Rp2 ribu per hari.
• Dominasi sektor ekstraktif mencapai 58 persen sumber kekayaan, memperkuat struktur ekonomi timpang berbasis sumber daya alam

BISNISNEWS.COM - Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini?

Mengapa kekayaan segelintir orang bisa setara puluhan juta penduduk dalam satu negara berkembang?

Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 Soroti Konsentrasi Kekayaan Ekstrem

Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap ketimpangan ekonomi Indonesia 2026 semakin tajam, dengan kekayaan 50 orang terkaya setara 55 juta penduduk.

Baca Juga: Bantuan Pangan Serap Pasokan Minyakita, Ini Dampaknya Terhadap Harga dan Distribusi di Pasar Tradisional

Laporan berjudul “Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki” itu dirilis di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan kekayaan kelompok elite bahkan melampaui APBN dan setara seperlima Produk Domestik Bruto Indonesia.

Ia menegaskan peningkatan kekayaan oligarki mencapai Rp13 miliar per hari, sementara upah pekerja hanya naik sekitar Rp2 ribu per hari.

Baca Juga: Bantuan Pangan Serap Pasokan Minyakita, Ini Dampaknya Terhadap Harga dan Distribusi di Pasar Tradisional

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Dinilai Tidak Mencerminkan Keadilan Distribusi Nasional

Media Wahyudi Askar menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen belum mencerminkan distribusi kesejahteraan yang merata di masyarakat.

Ia menyebut indikator pertumbuhan kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan, meski tidak menjawab siapa yang menikmati hasil ekonomi tersebut.

Menurutnya, pendekatan ini sudah lama ditinggalkan dalam diskursus ekonomi modern karena mengabaikan aspek distribusi yang menjadi inti pembangunan.