Fokus kedua berkaitan dengan fasilitasi legalitas pelaku usaha supaya UMKM yang berkembang dapat naik kelas dan memperluas akses pasar digital.
Kemudian, pemerintah ingin memastikan transparansi kemitraan operasional antara platform marketplace dan penjual melalui aturan yang lebih jelas dan terukur.
“Keempat, menjamin kenyamanan konsumen melalui kejelasan informasi produk, terakhir menghadirkan tata kelola teknologi yang mendukung iklim usaha yang positif,” kata Budi Santoso.
Langkah tersebut dinilai penting karena sektor perdagangan digital kini tidak hanya melibatkan penjual dan platform, tetapi juga kepentingan perlindungan konsumen nasional.
Ribuan Sanksi Dilayangkan untuk Pelaku Usaha Digital Bermasalah Nasional
Kemendag mengungkapkan selama periode 2024 hingga pertengahan 2025 telah diterbitkan sebanyak 3.310 surat sanksi terhadap pelaku usaha digital bermasalah.
Sanksi tersebut mencakup pemblokiran layanan sementara hingga memasukkan puluhan pelaku usaha ke daftar hitam perdagangan elektronik nasional.
Budi Santoso menegaskan aturan perdagangan offline harus tetap berlaku dalam aktivitas perdagangan online tanpa pengecualian terhadap platform digital.
Selain itu, platform asing kini diwajibkan memiliki perwakilan resmi di Indonesia untuk memastikan kepastian hukum serta pengawasan pemerintah berjalan efektif.
“Adapun rincian PMSE yang dikenakan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE yaitu sebanyak 52 pelaku usaha pada triwulan empat 2024,” ujar Budi Santoso.
Ia menambahkan sebanyak tujuh pelaku usaha dikenai sanksi serupa pada triwulan pertama 2025 dan 48 pelaku usaha pada triwulan kedua 2025.
Pemerintah Ingin Seller Platform dan Konsumen Sama Sama Terlindungi Adil
Menurut Budi Santoso, revisi Permendag 31/2023 juga bertujuan membangun keseimbangan hubungan antara regulator, marketplace, penjual, dan konsumen digital.