Langkah ini menjadi krusial karena biaya pupuk merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi pertanian.
Dengan biaya yang lebih rendah, daya tanam petani diharapkan tetap terjaga meski harga komoditas global berfluktuasi.
Baca Juga: MBG Harus Jalan Terus Saat Kepercayaan Publik Turun, Agus Sulistriyono Soroti Kepemimpinan BGN
Reformasi Distribusi Pupuk Percepat Akses Hingga Tingkat Desa Secara Nasional
Pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden guna mempercepat distribusi dari produsen ke petani.
Distribusi kini dipersingkat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke jaringan kios di daerah.
Akses pupuk juga diperkuat melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa.
Baca Juga: Respons Buruh Soal Program Makan Bergizi Gratis Saat May Day Picu Evaluasi Implementasi Pemerintah
Target pemerintah adalah memastikan seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Langkah ini diharapkan mengurangi kelangkaan pupuk akibat distribusi yang lambat dan tidak merata.
Kebijakan Hulu Hilir Jaga Stabilitas Produksi dan Pendapatan Petani Nasional
Pemerintah tidak hanya menekan biaya produksi di hulu, tetapi juga menjaga harga di hilir melalui kebijakan HPP gabah.
Harga Pembelian Pemerintah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram untuk menjamin petani tetap memperoleh keuntungan.
Pendekatan hulu-hilir ini menjadi strategi komprehensif dalam menjaga keseimbangan produksi dan kesejahteraan petani.
Menurut Amran, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan sektor pertanian nasional.