Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan agar publik memperoleh kepastian mengenai fakta yang sebenarnya.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa sistem pengawasan terhadap layanan keimigrasian memerlukan penguatan agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan di masa mendatang.
Background Information
Kasus ini berawal dari penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA yang berkembang menjadi perkara besar dengan nilai dugaan aliran dana mencapai Rp357 miliar.
Baca Juga: Penghapusan PPh Final UMKM Untuk CV Dan PT Ubah Peta Pertumbuhan Usaha Kecil Nasional
Penyidikan kemudian mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat imigrasi serta penggunaan perusahaan cangkang sebagai sarana pengurusan dokumen keimigrasian.****