Kamar Dagang Tiongkok menyoroti pemeriksaan pajak, kebijakan devisa hasil ekspor, hingga kebijakan sektor mineral yang dinilai menambah tekanan operasional.
Purbaya menyatakan pemerintah memahami aspirasi dunia usaha, namun kebijakan tetap harus mengutamakan kepentingan ekonomi Indonesia secara luas.
Pemerintah menilai penguatan tata kelola perpajakan dibutuhkan untuk menopang kebutuhan fiskal yang terus meningkat.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat APBN di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi.
Alarm Investasi di Tengah Ambisi Besar Hilirisasi
Keluhan dari investor strategis memiliki arti penting karena muncul di tengah ambisi besar hilirisasi nasional.
Indonesia sedang membangun rantai pasok industri kendaraan listrik yang sangat bergantung pada kesinambungan investasi asing.
Ketidakpastian regulasi dapat meningkatkan persepsi risiko dan memengaruhi keputusan ekspansi korporasi global.
Bagi investor, besarnya pajak sering kali bukan persoalan utama, melainkan kepastian prosedur dan konsistensi penegakan aturan.
Jika mekanisme pemeriksaan dianggap tidak terprediksi, biaya bisnis meningkat melalui risiko administratif dan hukum.
Kondisi ini berpotensi mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Menjaga Keseimbangan Demi Masa Depan Ekonomi Nasional
Di sisi lain, pemerintah tidak dapat mengendurkan pengawasan hanya demi menjaga kenyamanan investor.