WALHI Desak Audit Lingkungan PT FHT Setelah Dugaan Sedimentasi Muncul di Perairan Teluk Buli Halmahera Timur

Dugaan Sedimentasi Jadi Fokus Perhatian Pengawasan Publik

Direktur Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (Latamla), Faiz Albaar, menduga sedimentasi yang terlihat di kawasan perairan dapat berkaitan dengan tidak optimalnya sistem pengendalian lingkungan yang tersedia.

Menurut Faiz, keberadaan check dam di sepanjang aliran Kali Kukuba semestinya mampu menahan material lumpur dan pasir sebelum mencapai wilayah hilir dan pesisir Teluk Buli.

Baca Juga: Badan Ekspor Baru dan PP 21/2026 Berpotensi Tekan Penjualan Serta Profitabilitas Wilmar Cahaya Indonesia

“PT FHT wajib melindungi lingkungan sekitar dari dampak aktivitas korporasi, Kali Kukuba sebagai nadi utama habitat laut di Teluk Buli harus diselamatkan dan wajib lestari,” kata Faiz.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Lobloby, juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Korporasi Dan Pemerintah Lakukan Evaluasi Kondisi Perairan

Menanggapi berbagai sorotan yang berkembang, PT Feni Halmahera Timur menyatakan telah melakukan evaluasi internal dan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi perairan di sekitar Teluk Buli.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.812, Ichsanuddin Noorsy Ungkap Sinyal Tekanan Ekonomi Terlihat Pada Sektor Riil

Korporasi menyebut perubahan warna air diduga dipengaruhi tingginya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Manajemen juga mengaku telah menurunkan tim teknis dan tim lingkungan untuk melakukan investigasi lanjutan serta mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian sedimentasi yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sebelumnya juga meminta langkah cepat dilakukan sembari terus memantau perkembangan kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Baca Juga: PSMTI Yogyakarta Punya Ketua Baru, Musprov III Soroti Regenerasi Kepemimpinan dan Arah Organisasi Daerah

Sebagai informasi, isu sedimentasi dan kualitas lingkungan di wilayah pertambangan Maluku Utara beberapa kali menjadi perhatian publik dalam sejumlah pemberitaan media nasional, terutama terkait perlindungan ekosistem pesisir yang berdekatan dengan aktivitas industri ekstraktif.

Hingga Sabtu, 30 Mei 2026, berbagai pihak masih menunggu hasil verifikasi dan evaluasi pemerintah guna memastikan penyebab pasti perubahan kondisi perairan Kali Kukuba dan Teluk Buli secara objektif dan berbasis data lapangan.****