Menurut dia, langkah intervensi berpotensi menciptakan distorsi harga sehingga yield tidak lagi mencerminkan risiko fundamental.
Ia menilai pemerintah hampir mustahil menggunakan dana APBN secara langsung untuk pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo.
Karena itu, opsi intervensi melalui Bank Indonesia atau bank-bank Himbara dinilai berisiko terhadap keseimbangan kelembagaan fiskal dan moneter.
“Bank Indonesia berisiko berubah menjadi institusi pembiayaan fiskal,” ujar Anthony Budiawan.
Ia mengingatkan bahwa intervensi berlebihan justru bisa memicu tekanan jual apabila investor menilai harga obligasi tidak lagi mencerminkan kondisi pasar.****
Artikel Terkait
Prabowo Minta Publik Tetap Tenang Saat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61 Persen Jadi Sinyal Ketahanan Nasional Hadapi Tekanan Global
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, Pernyataan Prabowo Soal Fundamental Kuat Jadi Sorotan Di Tengah Gejolak Dunia
CBA Soroti Kasus 28 Korporasi Sumatera, Akankah Polri Buka Progres Pengusutan Dugaan Kerusakan Lingkungan
Pencabutan Izin 28 Korporasi Sumatera, CBA Minta Langkah Hukum Polri dalam Dugaan Bencana Ekologis
Krisis Reputasi Ancam Korporasi, Respons Dua Jam Pertama Jadi Penentu Utama Tangani Isu Viral Medsos
Pelemahan Rupiah Bikin Harga di Desa Naik Meski Warga Tak Pernah Bertransaksi Dolar AS Secara Langsung
Harga Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS Setelah Serangan Drone UEA, Apa Dampaknya Bagi Stabilitas Energi
Rupiah Melemah ke Rp17.500 Per Dolar AS, Seberapa Besar Ancaman Kenaikan Harga Bagi Ekonomi Saat Ini
IHSG Tertekan Usai MSCI Rebalancing, Pasar Modal Masih Rentan Terhadap Tekanan Global dan Foreign Outflow
Danantara Beli Saham GoTo, DPR Soroti Langkah Investasi Digital di Tengah Ketidakpastian Pasar Modal