Panda Bond dan Fiskal Indonesia, Apa Makna Di Balik Narasi Keuangan Negara Kuat di Tengah Lonjakan Utang

“Siapa pun yang melihat rasio-rasio tersebut secara jernih akan mengatakan fiskal Indonesia sedang tidak sehat,” ujar Anthony Budiawan.

Sorotan juga mengarah pada kabar penolakan tawaran pinjaman internasional senilai 25 hingga 35 miliar Dolar AS usai kunjungan pejabat fiskal ke Washington DC.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS Setelah Serangan Drone UEA, Apa Dampaknya Bagi Stabilitas Energi

Menurut Anthony, narasi bahwa Indonesia tidak membutuhkan pinjaman luar negeri menjadi sulit dipahami ketika muncul rencana penerbitan Panda Bond di Tiongkok.

Latar belakang ini relevan dengan tren pembiayaan global yang semakin kompetitif akibat tingginya suku bunga internasional sejak 2024.

Rencana Panda Bond Dan Risiko Persepsi Investor Global

Rencana penerbitan obligasi internasional melalui skema Panda Bond dinilai membuka pertanyaan baru terkait strategi pembiayaan pemerintah.

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Bikin Harga di Desa Naik Meski Warga Tak Pernah Bertransaksi Dolar AS Secara Langsung

Instrumen ini sebelumnya digunakan sejumlah korporasi dan pemerintah untuk mengakses likuiditas pasar keuangan Tiongkok.

Anthony menilai langkah tersebut dapat memunculkan pertanyaan investor mengenai konsistensi komunikasi fiskal pemerintah.

Ia menegaskan penerbitan surat utang luar negeri di tengah narasi likuiditas kuat menimbulkan paradoks kebijakan.

Baca Juga: Krisis Reputasi Ancam Korporasi, Respons Dua Jam Pertama Jadi Penentu Utama Tangani Isu Viral Medsos

“Ini paradoks kedua, ketika narasi uang banyak bertemu kebutuhan pembiayaan baru,” kata Anthony Budiawan, Managing Director PEPS.

Pasar obligasi internasional umumnya menilai konsistensi komunikasi fiskal sebagai salah satu indikator utama stabilitas makroekonomi.

Intervensi Obligasi Berpotensi Mengaburkan Risiko Pasar Sesungguhnya

Anthony juga menyoroti wacana pengaktifan Bond Stabilization Fund untuk menjaga harga obligasi pemerintah.

Baca Juga: Pencabutan Izin 28 Korporasi Sumatera, CBA Minta Langkah Hukum Polri dalam Dugaan Bencana Ekologis