Ia menyoroti kemiripan pola dengan kondisi menjelang krisis 1997–1998, terutama terkait pelemahan kredibilitas fiskal dan melemahnya institusi independen.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik dan bisikannya semakin keras,” ujar Ikhsan.
Namun, Ikhsan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih memiliki bantalan yang lebih kuat dibandingkan era krisis Asia 1998.
Data Badan Pusat Statistik sebelumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 tetap berada di kisaran lima persen, sementara rasio utang pemerintah masih relatif terkendali.
Kritik Media Internasional Diminta Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah Nasional
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sebagian kritik The Economist memiliki dasar kuat terkait disiplin fiskal dan kualitas kebijakan publik.
Ia mengingatkan pola pengambilan kebijakan tanpa kajian mendalam berpotensi meningkatkan ketidakpastian investasi dan memperburuk persepsi pasar global terhadap Indonesia.
“Pemerintah untuk menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning,” kata Wijayanto dalam paparannya.
Menurut dia, proyek besar pemerintah seharusnya melewati tahapan analisis dampak, uji coba, serta evaluasi sebelum diterapkan secara luas.
Laporan The Economist yang terbit pertengahan Mei 2026 sebelumnya mengkritik arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait risiko fiskal, demokrasi, dan iklim investasi.
Demokrasi Indonesia Dinilai Mengalami Erosi Secara Perlahan Dan Sistematis
Peneliti senior BRIN, R. Siti Zuhro, menyebut demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi sedang mengalami proses erosi bertahap.
Ia menyoroti meningkatnya pragmatisme partai politik, sentralisasi kekuasaan, dan melemahnya kualitas partisipasi publik dalam sistem demokrasi nasional.