• Kamis, 4 Juni 2026

Pemerintah Dorong Investasi AS Melalui Reformasi Fiskal dan Digitalisasi Ekonomi Nasional Indonesia

Photo Author
Banny Rachman, Bisnisnews.com
- Kamis, 23 April 2026 | 10:00 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap perkuat iklim investasi melalui dialog langsung dengan pelaku usaha global (Dok. Intagram @menkeu)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap perkuat iklim investasi melalui dialog langsung dengan pelaku usaha global (Dok. Intagram @menkeu)

Pemerintah Dorong Digitalisasi Pembayaran dan Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Pemerintah Indonesia menempatkan pendalaman pasar keuangan sebagai prioritas guna memperkuat daya tahan sektor finansial nasional.

Digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi dan inklusi keuangan masyarakat.

Baca Juga: Hungaria Siap Tangkap Benjamin Netanyahu Jika Masuk Negara, Ini Dampak Besar Kebijakan Baru Peter Magyar

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju status negara berpendapatan tinggi.

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi melalui kebijakan yang terukur.

Reformasi Struktural Jadi Fondasi Ketahanan Ekonomi di Tengah Krisis Energi Global

Dalam pertemuan G20 FMCBG, Purbaya menyoroti pentingnya reformasi struktural sebagai fondasi ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi krisis global.

Baca Juga: Bantuan Pangan Serap Pasokan Minyakita, Ini Dampaknya Terhadap Harga dan Distribusi di Pasar Tradisional

Ia menyebut krisis energi akibat konflik Timur Tengah menjadi pelajaran penting tentang pentingnya efisiensi dan perizinan yang cepat.

Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia saat ini tidak bergantung pada kebijakan darurat, melainkan hasil reformasi jangka panjang.

“Ketahanan Indonesia berakar pada reformasi struktural yang telah diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Ketimpangan Ekonomi 2026 Menguat Saat Kekayaan 50 Orang Terkaya Setara 55 Juta Penduduk Nasional

Satgas P2SP Jadi Instrumen Respons Cepat Hambatan Dunia Usaha Nasional

Pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dunia usaha.

Satgas ini berfungsi sebagai kanal aduan langsung bagi pelaku usaha terkait kendala perizinan dan implementasi kebijakan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Kebijakan ini melanjutkan tren reformasi yang sebelumnya juga disorot lembaga internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.****

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Banny Rachman

Tags

Artikel Terkait

Terkini