• Kamis, 4 Juni 2026

Kritik Dino Patti Djalal Soal Kunjungan Luar Negeri Prabowo Picu Perdebatan Efektivitas Diplomasi Indonesia

Photo Author
Tim Bisnis News, Bisnisnews.com
- Selasa, 2 Juni 2026 | 10:47 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik Dino Patti Djalal yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo (Dok. Intagram @catatanseskab)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik Dino Patti Djalal yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo (Dok. Intagram @catatanseskab)

Ia juga menyebut apabila terdapat biaya di luar ketentuan anggaran resmi negara maka pengeluaran tersebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Pemerintah memandang diplomasi aktif menjadi kebutuhan penting mengingat meningkatnya ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik dan persaingan ekonomi antarnegara.

Polemik yang Mencerminkan Dua Pendekatan Diplomasi Indonesia

Perdebatan antara Dino Patti Djalal dan pemerintah mencerminkan dua pandangan berbeda mengenai strategi diplomasi Indonesia.

Baca Juga: Rupiah Mendekati Rp18.000 Per Dolar AS, Mengapa Pemerintah Tetap Optimistis Ekonomi Tetap Kuat Tahun Ini

Dino menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, serta pengukuran hasil konkret dari setiap kunjungan luar negeri Presiden.

Sementara itu, pemerintah menilai kehadiran langsung Presiden dalam berbagai forum internasional merupakan investasi diplomasi jangka panjang yang manfaatnya tidak selalu terlihat secara instan.

Sebagai informasi, sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo aktif menghadiri berbagai forum internasional, termasuk pertemuan bilateral dan forum multilateral yang membahas isu ekonomi, investasi, keamanan, dan geopolitik global.

Baca Juga: WALHI Desak Audit Lingkungan PT FHT Setelah Dugaan Sedimentasi Muncul di Perairan Teluk Buli Halmahera Timur

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas diplomasi Presiden akan terus menjadi perhatian publik, terutama terkait keseimbangan antara kebutuhan membangun pengaruh internasional dan tuntutan efisiensi pemerintahan di dalam negeri.****

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini