Menurut dia, langkah intervensi berpotensi menciptakan distorsi harga sehingga yield tidak lagi mencerminkan risiko fundamental.
Ia menilai pemerintah hampir mustahil menggunakan dana APBN secara langsung untuk pembelian kembali obligasi sebelum jatuh tempo.
Karena itu, opsi intervensi melalui Bank Indonesia atau bank-bank Himbara dinilai berisiko terhadap keseimbangan kelembagaan fiskal dan moneter.
“Bank Indonesia berisiko berubah menjadi institusi pembiayaan fiskal,” ujar Anthony Budiawan.
Ia mengingatkan bahwa intervensi berlebihan justru bisa memicu tekanan jual apabila investor menilai harga obligasi tidak lagi mencerminkan kondisi pasar.****