THE BOTTOM LINE:
- Kritik The Economist memicu perdebatan soal arah ekonomi Indonesia, sementara Fahri Hamzah menilai strategi nasional fokus pada kedaulatan ekonomi
- Prabowonomics disebut menjadi pendekatan baru untuk keluar dari middle income trap melalui hilirisasi, investasi SDM, dan penguatan negara
- Pemerintah menilai stabilitas politik dan transformasi ekonomi menjadi fondasi penting menuju target Indonesia Emas 2045
BISNISNEWS.COM - Apakah kritik media Barat terhadap arah ekonomi Indonesia mencerminkan realitas terbaru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Mengapa strategi pembangunan yang menekankan intervensi negara justru dinilai sebagian kalangan sebagai peluang Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah?
Kritik The Economist dan Ujian Strategi Ekonomi Baru Indonesia
Majalah The Economist kembali menyoroti arah kebijakan Indonesia melalui dua artikel yang mempertanyakan strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Media tersebut menilai penguatan peran negara berpotensi mengaburkan disiplin fiskal dan menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas demokrasi nasional.
Namun, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menilai kritik itu harus dibaca secara kritis dalam konteks transformasi ekonomi Indonesia.
Ia menyebut narasi tersebut lahir dari pendekatan lama yang menilai pembangunan hanya melalui perspektif liberalisasi pasar.
Menurut Fahri Hamzah, Indonesia tengah merumuskan pendekatan pembangunan yang berpijak pada kebutuhan domestik dan mandat konstitusi.
Pandangan itu merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowonomics Menawarkan Jalan Keluar dari Middle Income Trap
Fahri Hamzah menyebut Indonesia menghadapi tantangan struktural yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto terus menghadapi tekanan, sementara ekspor komoditas mentah masih mendominasi struktur perdagangan nasional.