Menurut Dino, sebagian agenda bilateral dan multilateral dapat dikelola melalui mekanisme diplomasi yang lebih efisien tanpa mengurangi substansi hubungan antarnegara.
Ia juga mengusulkan agar agenda lawatan Presiden diumumkan lebih awal sehingga masyarakat dapat memahami tujuan strategis setiap kunjungan secara transparan.
Kritik tersebut muncul ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja negara di berbagai sektor sehingga penggunaan anggaran publik menjadi perhatian masyarakat.
Istana Menyebut Diplomasi Presiden Berbuah Kerja Sama Strategis
Menanggapi kritik tersebut, Teddy menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dan kebutuhan diplomasi yang berkembang sangat dinamis.
Menurut Teddy, banyak agenda internasional yang tidak dapat diprediksi jauh hari karena dipengaruhi perkembangan geopolitik dan ekonomi global.
Ia menegaskan bahwa hubungan personal antarpemimpin dunia tetap menjadi faktor penting dalam diplomasi modern.
“Perlu kedekatan pribadi dan emosional antarpemimpin,” kata Teddy.
Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai negosiasi internasional yang menyangkut investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis lainnya.
Perdebatan Diplomasi Presiden di Tengah Gejolak Politik Global
Pemerintah juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden membebani keuangan negara secara berlebihan.
Teddy menjelaskan jumlah rombongan kepresidenan saat ini telah dikurangi dibandingkan periode sebelumnya sehingga lebih efisien dari sisi operasional.
Menurut penjelasannya, rombongan kunjungan luar negeri yang dahulu dapat mencapai lebih dari 120 orang kini berkisar antara 50 hingga 60 orang.
Baca Juga: Agung Suryamal Ungkap Strategi Pengusaha Hadapi Pelemahan Rupiah dan Tekanan Ekonomi Global Saat Ini